Materi Pkn Kelas X Semester 1.rar
Download === https://urloso.com/2tyzzd
`Materi PPKn Kelas 10 Semester 1: Nilai-Nilai Pancasila, UUD 1945, dan Lembaga Negara`
`Materi PPKn Kelas 10 Semester 1 adalah salah satu materi yang harus dipelajari oleh siswa SMA/SMK/MA/MAK yang mengikuti kurikulum 2013 revisi 2017. Materi ini membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut UUD NRI Tahun 1945.`
`Materi ini penting untuk dipelajari karena Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran yang mempunyai misi sebagai pendidikan nilai dan moral Pancasila, penyadaran akan norma dan konstitusi UUD NRI Tahun 1945, pengembangan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan penghayatan terhadap filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Dengan belajar PPKn, siswa diharapkan dapat menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen menjaga NKRI.`
`Bab 1: Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara`
`Bab ini membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia, kedudukan dan fungsi kementerian negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian, dan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Siswa diharapkan dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.`
``
`Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia`
`Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia adalah sistem trias politica yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan. Sistem ini juga mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.`
`Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian`
`Kementerian negara Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang berada di bawah presiden sebagai kepala pemerintahan. Kementerian negara bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lembaga pemerintahan non-kementerian adalah lembaga pemerintahan yang berada di luar kementerian negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua lembaga ini berperan dalam menjalankan fungsi eksekutif dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia.`
`
`Bab 2: Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara`
`Bab ini membahas tentang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia, dan sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Siswa diharapkan dapat memahami dan menghormati ketentuan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.`
``
`Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia`
`Wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kesatuan wilayah daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya serta benua dasar dan tanah di bawahnya yang merupakan satu kesatuan tanah air Indonesia. Wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi 34 provinsi yang memiliki otonomi daerah. Batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan oleh UUD NRI Tahun 1945, undang-undang, perjanjian internasional, dan putusan arbitrase internasional.`
`Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia`
`Warga negara Indonesia adalah orang yang secara hukum menjadi anggota negara Republik Indonesia dengan hak dan kewajiban penuh. Penduduk Indonesia adalah orang yang tinggal atau menetap di wilayah negara Republik Indonesia dengan status tertentu. Status warga negara Indonesia ditentukan oleh asas-asas kewarganegaraan yaitu asas ius sanguinis (keturunan), asas ius soli (tempat lahir), asas ius matrimonii (perkawinan), asas naturalisasi (permohonan), dan asas opsi (pilihan). Kewarganegaraan Indonesia dapat hilang karena alasan tertentu seperti mengambil kewarganegaraan lain, melepaskan diri dari kewarganegaraan Indonesia, atau dicabut oleh pemerintah.`
`Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia`
`Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Setiap warga negara Indonesia berhak memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya, memilih agama dan beribadah sesuai dengan hati nuraninya, serta tidak dipaksa untuk memeluk agama atau kepercayaan tertentu. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia juga harus diimbangi dengan sikap toleransi dan kerukunan antar umat beragama.`
`Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia`
`Sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia adalah sistem yang mengatur penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Sistem ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Sistem ini mencakup substansi pertahanan dan keamanan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pertahanan militer, keamanan nasional, intelijen, serta sumber daya alam dan buatan. Sistem ini juga mengandung nilai-nilai bela negara yang merupakan sikap dan perilaku warga negara dalam menjaga NKRI.`
`` 061ffe29dd